politic symbolisme pemilu dan perspektif Antropologi

Politik Simbol Pemilu dan Perspektif Antropologi
oleh: Darmiyenti sherli

kini disemua kalangan masayarakat disuguhkan oleh berbagai the politics of symbolisme (politik simbol) yaitu suatu  tindakan untuk mempresentasikan gejala sosial, dalam hal ini realitas kemiskinan masyarakat yang diwujudkan dalam simbol yang merefleksikan makna politik tertentu (Geertz 1973 ; Gupta & Ferguson 1992). Politik simbol sering digunakan oleh para caleg untuk menarik perhatian masyarakat guna mempromosikan diri, dengan cara datang kekampung-kampung memberikan suatu bingkisan khusus atau berupa sejumlah uang untuk masyarakat setempat. Rumah-rumah wargapun dijadikan tempat untuk memasang baliho yang juga diiming-imingi dengan uang sebagai tanda terimakasih dan akhirnya menjadi tim sukses dari para caleg. Cara seperti ini tidak menjadi rahasia umum lagi, bahkan sebagian masyarakat menjajakan diri guna memberikan jasa mempromosikan para caleg.

Dana untuk motif politik simbol

Para caleg sangat berambisi besar demi mengantongi 70 juta suara. Dari berbagai macam politik simbol yang dilakukan para caleg, bisa dilihat dari jumlah dana yang harus disediakan demi meraih suara terbesar sehingga bermacam motif politik simbolpun dilakukan. Dana capres yang dilaporkan oleh KPU (komisi pemilihan umum) hanya Rp 300 miliyar-Rp 500 miliyar. Perhitungan ini dimulai sejak tahapan resmi KPU dimulai “kata Indra dalam diskusi “Mahalnya ongkos nyapres”, dijakarta, sabtu (25/1 : media umat). Namun pengamat politik Universitas Indonesia Donny Tjahya Rimbawan punya prediksi berbeda. Menurutnya, capres butuh setidaknya Rp 7 triliun, tegasnya pada media umat, senin (3/2). Menurut Donny seorang capres harus bisa menggoda hati 70 juta pemilih. Perhitungan Donny berdasarkan UU Pilpres yang menggariskan bahwa pasangan capres-cawapres dapat dikatakan menang jika sanggup mengantongi 70 juta suara atau 2/3 dari seluruh provinsi di Indonesia. “menghitungnya gampang saja, kalau total 70 juta dikali Rp 100 ribu saja kan sudah Rp 70 triliun yang mesti dikeluarkan para capres. Rp 100 itu bisa digambarkan dalam bentuk uang tapi bisa dalam bentuk sembako, sarung atau kerudung. Itu baru untuk menggoda pemilih secara langsung, belum termasuk biaya spanduk, stiker, kaos, biaya perjalanan, pengumpulan massa dan biaya insidental lainnya, maka bisa lebih dari Rp70 triliun, “terang Donny kepada media ummat”.

Lain halnya dengan yang disampaikan oleh pengamat politik dari Charta Politika Arya Fernandes menyebutkan, alokasi terbesar dana kampanye itu adalah untuk iklan. Biaya itu kian mahal dengan munculnya konsultan politik mematok Rp 250 juta-Rp 300 juta. Selama setahun capres bisa melakukan 3 kali survei. Dari dana sebesar itulah capres melakukan berbagai macam politik simbol, untuk bisa duduk dikursi kepresidenan. Dana besar yang telah diakomodasikan oleh caleg terdapat pula unsur politik balas budi, transaksi timbal balik yang tidak akan selalu bersifat simetris sempurna dan juga tidak selalu mengimplikasikan kesetaraan antara yang memberi dengan yang menerima. Pada banyak kasus, pihak yang memberi dipandang bersifat lebih superior daripada sipenerima dalam artian moral atau bahkan material. Dimana mereka menikmati rasa superioritas hingga hadiah pemberian mereka mendapat balasannya yang mungkin bahkan lebih besar lagi yaitu suara, meski hanya dihadiahi uang senilai Rp 100 saja.

Perspektif Antropologi

Politik simbolisme yang banyak dilakukan oleh para caleg dengan dana yang cukup besar, mengakibatkan perubahan sosial budaya suatu masyarakat. Seperti dana capres yang dialokasikan disebuah desa untuk diberikan kemasyarakat bisa dalam bentuk uang, sembako dsb. Hal tersebut dilakukan oleh tim sukses caleg yang sudah diajak bekerja sama, seperti kepala desa yang berperan besar didesa tersebut.

Teori A.R.Radcliffe-Brown (1881-1955) tentang struktural fungsional yang tampak. Fungsi struktur sosial didalam masyarakat seperti kepala desa, camat dsb dijadikan oleh para caleg untuk melakukan politik simbol, karena fungsi struktur yang dimiliki oleh kepala desa atau camat punya peran besar dan memiliki pengaruh sehingga memudahkan para caleg melakukan praktek politik simbol. Banyak teori yang disajikan antropologi untuk membahas politik simbol. Melalui sistem kekerabatan politik simbol juga bisa dilakukan, karena hubungan darah memiliki keterikatan yang cukup kuat. Atau jaringan sosial melalui pendekatan dengan individu atau kelompok masyarakat untuk memperluas kepentingan politik. 

Antropologi bagi Indonesia

Pertanyaan tentang “arti antropologi bagi indonesia masa ini”, seperti yang diajukan oleh Koentjaraningrat (1969), atau the call for indigenization,” seperti yang ditulis Yogesh Atal (1981), bukanlah suatu pemikiran kritis yang baru terhadap Antropologi. Perilaku sosial dikalangan capres cenderung hipokrit dibalik kepentingan politiknya.

Didalam persoalan suatu bangsa diperlukannya pemikiran tentang ahli-ahli ilmu sosial yang mengembangkan disiplin ilmunya sesuai dengan kondisi sosial politik dan nilai-nilai kultur masing-masing masyarakat. Ditengah persoalan besar itu, Antropologi menyajikan pula tanggapan yang menghubungkan dengan teorinya. Meskipun Antropologi masih sangat awam dikalangan masyarakat dan dianggap tidak relevan bagi pembangunan indonesia. Banyak konsep yang dimiliki oleh antropologi untuk menjawab masalah model pembangunan yang tidak berjalan efektif, seperti integritas nasional. Integritas nasional yang membahas mengenai proses pengaturan kelompok-kelompok yang berbeda secara sosial dan kultur kedalam satu kesatuan teritorial tunggal dengan satu identitas nasional (Weiner 1965 : “political integration and political development”).

Indonesia belumlah memiliki konsepsi nasional yang jelas mengenai masyarakat seperti apa yang ingin dituju dengan usaha pembangunan saat ini, hal ini mengartikan bahwa lemahnya mentalitas pembangunan indonesia. Ditambah lagi hilangnya krisis kepercayaan terhadap model pembangunan indonesia. Dan banyak pula kasus ketidak inginan ikut berpartisipasi dalam pemilu, yang berarti ada krisis kepercayaan ditengah masyarakat. Namun pembahasan mengenai antropologi tidak digunakan dalam ranah politik indonesia, padahal antropologi mampu mengkajinya dari segi sosiokultural indonesia. Yang seharunya para caleg juga harus paham dengan konsep itu, agar kepentingan politik berubah menjadi kemajuan politik.

Karena sangat penting suatu kebudayaan mentalitas dalam pembangunan, disertai dengan pribadi suatu bangsa yang melebihkan bahwa akan adanya suatu pembangunan karena karya masyarakat yang berbudaya. Banyak teori yang ditemukan oleh para pengamat politik, namun tak kunjung usai persoalan. Sesudah revolusi banyak problematika salah satunya pembangunan, yang mensyaratkan adanya suatu nilai budaya yang berorientasi kemasa depan, suatu sifat hemat , suatu hasrat untuk bereksplorasi, dan berinovasi, suatu pandangan hidup yang menilai tinggi achievement dari karya, suatu nilai budaya yang kurang berorientasi vertikal, suatu sikap lebih percaya kemampuan sendiri (Koentjaraningrat). Sifat seperti ini belumlah secara mantap ada pada bangsa indonesia.

Pemilu yang akan diadakan tanggal 9 april nanti akan menjadi sejarah baru bagi indonesia, siapakah yang akan memimpin negeri ini untuk 5 tahun kedepan? perubahan seperti apa yang akan membawa bangsa ini pada kesejahteraan? model pembangunan seperti apa yang akan dilakukan?

Post-modernitas, globalisasi politik dan ekonomi, kemajuan teknologi informasi, industrialisasi dan deindustrialisasi, fundamentalisme agama, konflik etnik, kemiskinan dan pengangguran, urbanisasi, degradasi moral bangsa, perubahan pola institusi keluarga, dan lain-lain. Yang makin menjadi fenomena global sejak kira-kira 1980-an telah memojokkan antropologi kedalam suatu situasi yang tidak menentu. (Marzali : 2012 : Antropologi & Kebijakan Publik). Masalah ini yang akan ditangani oleh pemimpin baru yang akan terpilih ditanggal 9 april nanti.

Tidak bisa kalau hanya mengandalkan model pembangunan indonesia saat ini, ada yang harus dipahami, bahwa indonesia beragam etnik dan kepercayaan dan harus sesuai dengan kultur masing-masing agar mempermudah suatu masyarakat untuk berkembang. Pembangunan indonesia tidak akan terjadi jika kepentingan politik masih membudaya, ditambah lagi politik kekerabatan yang sukar memudar. Penguasaan konsep kultur memang sesuatu yang mendasar keperluannya bagi antopologi untuk memberikan sumbangan ide bagi bangsa indonesia kedepannya.

Referensi

Marzali,Amri.Antropologi & Pembangunan Indonesia.jakarta:kencana,2009.

John;peter just.Antropologi Sosial & Budaya.Medan:penerbit BINA MEDIA PERINTIS,2008.

Koentjaraningrat.Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan.jakarta:Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,1974.

Marzali,Amri.Antropologi & Kebijakan Publik.jakarta:Penerbit KENCANA PRENADA MEDIA GROUP,2012.